Tahukahanda, maskapai mana yang mengizinkan pramugarinya berhijab pertama kali di indonesia? Jawabannya adalah NAM AIR. Yaa .. maskapai tersebut adalah maskapai indonesia yang untuk pertama kalinya mengizinkan para pramugarinya berhijab. Test cara, syarat dan persyaratan yang harus dipenuhi calon siswa yang ingin sekolah pramugari untuk menjadi pramugari maskapai penerbangan seperti garuda Indonesia.. Berdasarkan kebijakan manajemen bagian pendaftaran, untuk dapat menjadi calon peserta didik program studi pendidikan pramugari di PUSHKOM Airline School, masing-masing pendaftar harus memenuhi beberapa persyaratan (qualification). BolehkahPenggugat Melakukan Perubahan Gugatan - Syarat Perubahan Gugatan. Syarat dalam mengubah sebuah gugatan sendiri tidak tercantum dalam Pasal 127 Rv. Meskipun begitu, syarat formal dalam mengajukan perubahan gugatan telah diatur dalam buku pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini pun menjadi hal yang sangat vital untuk Sejakhari ini, manajemen Garuda Indonesia Wilayah Aceh sudah mengikuti dan menjalankan atauran pramugari wajib berhijab. Meskipun belum mengenakan hijab Rabu, 11 Mei 2022 Apakahpramugari harus bisa renang? jawabannya adalah iya karena seorang pramugari wajib menjaga kemanan diri sendiri dan penumpang lain Contohnya saja ketika mengikut sebuah kegiatan emergency drill di Garuda Indonesia maka peserta berada pada sebuah ruangan yang sudah didesain seperti interior dalam pesawat. Pramugari Boleh Berhijab CaraMenjadi Pramugari Garuda Indonesia 2022; Cara Mendaftar Jadi Pramugari Lion Air Group 2022; Apakah Bisa Gigi Ompong Menjadi Pramugari? Pramugari Boleh Berhijab di 5 Maskapai Ini; Sekolah Pramugari Terbaik di Jogja. Materi Yang Dipelajari di Sekolah Pramugari PSPP 2022; Gaji Staff Penerbangan dan Bandara di Indonesia 2022 vGA9Rt. JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Indonesia Heru Susetyo menilai, pelarangan jilbab terhadap pramugari oleh maskapai dinilai sebagai hal yang diskriminatif. Tak hanya itu, Garuda Indonesia sebagai maskapai pelat merah yang masih melakukan pelarangan pun dinilai telah melakukan langkah mundur.“Penerbangan haji umrah saja mereka Garuda Indonesia memperbolehkan pramugarinya berjilbab, masa dalam penerbangan reguler tidak boleh? Itu sebenarnya langkah mundur,” kata Heru saat dihubungi Jumat 11/2/2023 malam. Garuda Indonesia dinilai kontraproduktif terhadap upaya-upaya penghargaan terhadap perempuan Indonesia yang ingin menjalankan agamanya. Apalagi, kata dia, jilbab tidak menghalangi profesionalisme pekerjaan pramugari. Sehingga tidak aada hubungannya berjilbab berpengaruh pada buruknya kualitas layanan atau profesionalisme pramugari yang penggunaan jilbab di Indonesia dalam ranah pekerjaan diperbolehkan dalam hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, mempersilakan bagi warganya untuk melaksanakan perintah agama dalam keseharian. “Sehingga ekspresi beragama itu ya jangan dilarang selama itu memang tidak melanggar Undang Undang juga. Garuda perusahaan publik, perusahaan BUMN, masa melarang?” menegaskan bahwa yang melanggar Undang Undang justru hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Menurut dia, justru berpakaian seksi dalam penggunaan seragam pramugari lah yang harusnya dibatasi. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta pramugari maskapai Garuda Airlines diperbolehkan berhijab. Andre menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim bagi awak kabin atau pramugari Garuda Indonesia. Sebagai maskapai penerbangan kebanggaan nasional di mana mayoritas warganya beragama Islam, Andre melihat Garuda Indonesia belum mengakomodir aturan bagi pramugari yang memakai jilbab secara permanen. “Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kita lihat di berbagai maskapai yang ada, sudah banyak pramugari yang berjilbab. Bahkan di Citilink sudah ada yang berjilbab. Tapi di Garuda masih ada aturan yang melarang pramugari-pramugarinya untuk menggunakan busana muslim berjilbab untuk menutup aurat,” kata Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Dirut PT Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat Sumbar ini menyebut, adanya aturan maskapai yang membatasi pramugari memakai jilbab menimbulkan resah. Sebab, menurutnya, di kehidupan sehari-hari, di luar tugas sebagai awak kabin, para pramugari tersebut menutup auratnya dengan berjilbab. Oleh karena itu, Andre Rosiade meminta Dirut PT Garuda Indonesia beserta jajarannya segera mengevaluasi peraturan tersebut. “Saya mengusulkan kepada Garuda, meski Gerindra bukan partai Islam tapi Gerindra memahami aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang IKM ini. Kata Andre, Gerindra ingin memperjuangkan karena merasa sangat diperlukan, meminta Pak Dirut beserta jajaran untuk mengevaluasi aturan bagaimana tata cara berpakaian busana muslim bagi awak kabin yang ingin melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam menutup aurat dengan memakai jilbab. “Maskapai yang masih keluarga Garuda seperti Citilink bisa, kenapa Garuda tidak. Maskapai swasta yang lain juga bisa, kenapa Garuda tidak. Tinggal kebijakan Pak Dirut dan jajarannya. Itu aspirasi dari umat Islam yang ada di Garuda,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini. Secara profesional, Andre Rosiade mengapresiasi jajaran direksi dan manajemen PT Garuda Indonesia yang terus mencatatkan perbaikan kinerja. Di samping itu, Andre meminta Garuda memperbolehkan pramugarinya menggunakan jilbab. “Kami mengapresiasi kinerja jajaran direksi dan manajemen dan seluruh karyawan Garuda yang telah bekerja keras dan berjuang bersama seluruh stakeholders yang ada,” kata Andre Andre menilai kinerja PT Garuda Indonesia hingga mampu bangkit dari kebangkrutan merupakan hasil kolaborasi banyak pihak termasuk Fraksi Gerindra. Dia menyebut, sejak awal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan kader-kadernya di DPR untuk bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia. “Pak Dirut bisa melihat kami Fraksi Gerindra melalui kepemimpinan Pak Prabowo dari awal, di saat yang lain masih ragu untuk menyelamatkan Garuda, Gerindra yang terdepan lantang bicara menyelamatkan Garuda. Bahkan untuk Panja Garuda pun kita yang terdepan. Itu menunjukkan bahwa komitmennya Pak Prabowo jelas,” kata Andre. * Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Jakarta, Senin 26/12/2022. Garuda Indonesia terus melakukan diskusi intensif bersama stakeholder mengenai tata laksana kesiapan penggunaan hijab atau jilbab bagi seragam pramugari. JAKARTA - Garuda Indonesia terus melakukan diskusi intensif bersama stakeholder mengenai tata laksana kesiapan penggunaan hijab atau jilbab bagi seragam pramugari. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, maskapai nasional ini pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari. Hal tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mengedepankan prinsip inklusivitas pada seluruh profesi karyawannya, termasuk awak pesawat. Dengan komitmen tersebut Garuda membuka opsi dan ruang diskusi penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia. "Kami memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari," kata Irfan melalui siaran pers, Sabtu 4/2/2023. Terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari ini, Garuda tidak hanya meninjau dari kepentingan aspek layanan dan keamanan. Perseroan juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service. Irfan menambahkan, penggunaan jilbab pada seragam pramugari ini perlu dilandasi kajian yang prudent dan komprehensif. Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif. Saat ini melalui sejumlah layanan rute penerbangan, Garuda Indonesia juga telah menerapkan penyesuaian atribut seragam awak pesawat mengacu pada regulasi destinasi tujuan maupun terkait kepentingan layanan penerbangan haji dimana pramugari menggunakan seragam abaya yang disertai jilbab. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini JAKARTA, - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham tengah mendalami adanya aturan yang melarang pramugari mengenakan jilbab. Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi telah memerintahkan jajarannya untuk mendalami dasar adanya aturan yang dibuat oleh salah satu maskapai di Indonesia tersebut. "Yang terkait pramugari enggak boleh pakai jilbab itu akan ditanyakan kebenarannya. Kenapa sih enggak boleh? kita cek. Apa terkait estetika? Atau apa?" kata Mualimin dalam acara Media Dialogue di Kantor Ditjen HAM Kemenkumham, Selasa 7/2/2023. Baca juga Garuda Buka Opsi Penggunaan Jilbab Bagi Pramugari Menurut Mualimin, Ditjen HAM berwenang untuk melakukan pencarian informasi terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kendati demikian, pihaknya akan terlebih dahulu melihat kesepakatan kerja yang termaktub dalam aturan kontrak pramugari maskapai penerbangan tersebut. "Kami wajib cari informasi, kalau benar, maka kami Ditjen HAM akan sampaikan informasi dugaan pelanggaran HAM itu," papar Mualimin. "Kalau dari awal masuk ada kesepakatan, perjanjian bahwa nanti baju seragamnya itu begini, tidak boleh begitu. Saya kira ini berarti ada hal yang perlu dilihat, kesepakatannya di awal," terang dia. Baca juga Wapres Maruf Amin Anggap Aneh Larangan Pramugari Pakai Jilbab Selanjutnya, kata Mualimin, Ditjen HAM akan mengeluarkan rekomendasi terhadap regulasi tersebut setelah klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. "Apa sih latarnya sampai atribut keagamaan kok enggak boleh? Kalau sudah tahu kami akan beri rekomendasi bahwa HAM tidak bisa di-delay kecuali yang sifatnya derogable atau dari putusan yudisial," tegas Mualimin. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut aneh terkait informasi yang mengatakan adanya maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugari mengenakan jilbab saat bertugas. Bila larangan penggunaan jilbab tersebut benar ada, maka larangan itu tidak relevan. "Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh, saya kira kita cek lagi, perlu diteliti itu," kata Wapres Ma'ruf Amin dikutip dari Antara, Sabtu 4/2/2023.Sebagai informasi, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat masukan dari Komisi VI DPR RI agar merevisi aturan seragam awak kabin, sehingga para pramugari Muslim dapat mengenakan jilbab mereka sesuai tuntunan syariat Islam. Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memberi masukan untuk merevisi aturan yang tidak mengizinkan bagi pramugari Muslim mengenakan jilbab. Andre mengatakan, banyak pramugari muslim di Garuda Indonesia sehari-harinya mengenakan jilbab, namun mereka harus mencopot jilbabnya ketika bertugas sebagai pramugari Garuda Indonesia. PT Garuda memberi respons PT Garuda Indonesia Persero Tbk memberikan respons terkait masih adanya dugaan larangan menggunakan jilbab bagi para pramugari di sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menegaskan kalau perusahaannya mengedepankan prinsip inklusivitas pada seluruh profesi karyawannya, tak terkecuali para pramugari. Di Garuda Indonesia sendiri, sejatinya tidak ada aturan tertulis yang melarang penggunaan jilbab bagi para pramugari. Selama ini, seragam resmi pramugari maskapai Garuda Indonesia identik dengan kebaya dengan rambut disanggul. Namun demikian, Irfan membuka opsi penggunaan jilbab bagi para pramugari Garuda yang beragama muslim. "Kami memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari," kata Irfan dalam keterangan resminya dikutip pada Minggu 5/2/2023. "Untuk itu, diskusi terus kami intensifkan, mengingat hal ini perlu disikapi secara cermat dan bijak, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek service dan safety," tambah dia. Baca juga Garuda Indonesia Gelar SOTF 2023, Tiket Jakarta-Bali PP Rp 2 Jutaan Irfan melanjutkan, ada sejumlah pertimbangan yang perlu dimatangkan terkait pakem pramugari muslim yang berhijab selama bertugas di udara. "Namun utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service," beber Irfan. "Hal ini yang kami yakini perlu dilandasi kajian yang prudent dan komprehensif atas penyesuaian kebijakan atribut seragam awak pesawat baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya atas kepentingan profesi awak pesawat" ujarnya lagi. Irfan mengatakan, perlu kajian yang komprehensif atas penyesuaian atribut seragam awak pesawat, baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya. "Oleh karenanya, saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif," ungkap Irfan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. JAKARTA - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia merespons pernyataan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin terkait adanya informasi maskapai di Indonesia yang melarang pramugari memakai jilbab saat bertugas. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan, pihaknya melakukan diskusi intensif bersama stakeholder mengenai tatalaksana kesiapan penggunaan hijab bagi seragam pramugari. Dia menegaskan, Garuda pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari. "Kami memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari," kata Irfan melalui siaran pers, Sabtu 4/2/2023. Berdasarkan penelusuran Republika, pramugari dan mantan pramugari maskapai pelat merah tersebut mengakui masih ada praktik pelarangan jilbab. BacaSuara Hati Pramugari yang Dilarang Berjilbab. Praktik pelarangan jilbab bukan hanya terjadi di Garuda Indonesia. Okta, bukan nama sebenarnya, merupakan salah satu pramugari yang bekerja di maskapai penerbangan swasta internasional di Tanah Air. Okta mengaku tidak bisa mengenakan jilbab saat bekerja di udara. Padahal, saat tidak bertugas di pesawat, Okta mengenakan jilbab. "Ya, kayak berlawanan sama hati nurani. Cuma, di lain pihak, kita masih membutuhkan pekerjaan," ujar Okta saat diwawancarai Republika via sambungan telepon, beberapa waktu lalu. Okta menjelaskan, tidak ada aturan tertulis dari maskapai yang melarang pramugari untuk berjilbab. Namun, mereka mendapatkan informasi dari perusahaan ketika wawancara rekrutmen awal bahwa jilbab belum boleh dikenakan selama bertugas. Padahal, Okta mengungkapkan, cukup banyak pramugari yang berjilbab saat sedang tidak bertugas. "Kebijakan head office belum memperbolehkan kita pakai hijab biar terkesan enggak rasis," ujar Okta. Okta berharap pihak perusahaan memenuhi hak semua pegawainya untuk berjilbab, termasuk pramugari. Dia pun mempersilakan maskapai melakukan review mengenai keamanan jilbab ketika dalam keadaan darurat. "Kalau ada cek dan ricek kalau itu aman, kenapa enggak kita pakai hijab?" ujar dia. Pramugari lainnya yang bekerja di maskapai swasta yang sama, Keni, bukan nama sebenarnya, juga mengaku tak bisa mengenakan jilbab selama bekerja meski sehari-hari dia sudah berhijab. Menurut dia, banyak pramugari lain yang mengalami kasus serupa. Mereka terpaksa harus melepas jilbab saat dalam penerbangan. "Banyak banget sih, Mbak. Jujur, ya," ujar dia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi informasi tentang masih adanya maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugari memakai jilbab saat bertugas. Kiai Ma'ruf mengatakan, jika benar ada, maka larangan penggunaan jilbab tidak relevan karena setiap orang berhak menjalankan ritual ibadahnya saat ini termasuk jilbab. "Mengenai masalah jilbab saya kira perlu dicek ya apa betul, sebab sampai sekarang ini nggak ada larangan berjilbab dimana pun, itu nggak ada," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu 4/2/2023. Ma'ruf melanjutkan, penggunaan jilbab saat ini sudah dibebaskan di seluruh instansi. Bahkan, di institusi TNI/Polri yang dahulunya tidak pun, kini telah dibolehkan. Karenanya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI ini menilai aneh jika masih ada institusi yang melarang penggunaan jilbab. "Bukan lagi, di polisi, di tentara juga sudah semua orang berjilbab, di perguruan tinggi, di mana mana boleh. Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh barangkali," ujarnya. Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh barangkali. KH MA'RUF AMIN Wakil Presiden Untuk itu, Ma'ruf mendorong jika larangan itu ada di beberapa maskapai perlu untuk diteliti lagi. "Saya kira kita cek lagi, perlu diteliti itu," ujarnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bersuara mengenai kabar pelarangan menggunakan jilbab bagi pramugari di Indonesia. Komnas HAM menyayangkan tindakan tersebut karena bertentangan dengan prinsip HAM. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan setiap manusia berhak menggunakan pakaian sesuai keinginannya, termasuk mengenakan jilbab. Apalagi kebebasan beragama sekaligus menjalankan syariatnya melalui pemakaian jilbab merupakan amanah konstitusi. "Berpakaian setiap orang kan bagian dari HAM, hak untuk berekspresi, jadi mau menggunakan jilbab itu adalah hak, mau tidak menggunakan jilbab itu adalah hak," kata Anis kepada Republika, Jumat 3/2. Anis mengingatkan perusahaan swasta maupun pemerintah untuk menjalankan konstitusi. Salah satunya dengan mengizinkan Muslimah mengenakan jilbab meski berprofesi sebagai pramugari. "Jadi semestinya semua institusi baik swasta, negara, dan yang lain itu memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih pakaian apa yang akan digunakan sesuai norma-norma kepantasan yang ada," ujar Anis. Semua institusi baik swasta, negara, dan yang lain itu memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih pakaian sesuai norma kepantasan yang ada. ANIS HIDAYAH Anggota Komnas HAM Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyoroti beberapa maskapai yang melarang hijab pada pramugarinya. Menurut dia, dari perspektif ketenagakerjaan, pelarangan itu merupakan pelanggaran dan diskriminasi perlakuan terhadap golongan tertentu. “Itu dapat diberikan sanksi administratif,” kata Anwar ketika dikonfirmasi, Jumat 3/2. Dia menjelaskan, keputusan untuk mengenakan hijab merupakaan hak asasi setiap orang. Dengan demikian, dirinya meminta agar perusahan tidak sewenang-wenang merampas hak pekerja. "Sehingga pihak lain pengusaha tidak boleh melarang atau memaksa berhijab,” katanya. Anwar berharap, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dunia kerja bisa dihindarkan demi mewujudkan decent work. Menurutnya, hal yg perlu dilakukan demi mengurangi kejadian serupa adalah memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha.

bolehkah pramugari garuda indonesia berjilbab